logo web ptmks

 

    
Mon31Aug2020

Uraian Tugas Kepaniteraan Hukum

STRUKTUR PEMBAGIAN TUGAS KEPANITERAAN HUKUM

I. PANITERA MUDA HUKUM

URAIAN TUGAS
1.Menyelenggarakan / pelaksanaan administrasi kepaniteraan Hukum dengan dibantu oleh staf
2.Mengisi/ Mengupdate data-data SIPP perkara pidana dan perkara sebagai panitera pengganti
3.Melakukan bimbingan / pengawasan terhadap staf/ tenaga honorer pemeriksa penanganan pengaduan
4.Membantu hakim mengikuti sidang

II. STAF KEPANITERAAN HUKUM 

URAIAN TUGAS

  1. Pelayanan meja PTSP Informasi & Pengaduan
  2. Operator Aplikasi SIWAS
  3. Operator Aplikasi Sistem Direktori SIPP
  4. Penanggung Jawab Register :
  • Register Surat Kuasa Perdata
  • Register Surat Kuasa Pidana
  • Register Surat Kuasa Insidentil
  • Register Surat Keterangan
  • Register Waarmaking
  • Register Penelitian
  • Register Pengaduan
  • Register Pengaduan Delegasi
  • Register Permintaan Informasi
  • Register Keberatan
  • Register Benturan Kepentingan
  • Register Penyerahan PNBP

III. STAF KEPANITERAAN HUKUM (JSP)

URAIAN TUGAS

  1. Pelayanan meja PTSP Kepaniteraan Hukum
  2. Operator Aplikasi SIPP
  3. Membuat laporan 4 Bulanan
  4. Membuat laporan 6 Bulanan
  5. Membuat laporan 1 Bulanan e-Survey IKM
  6. Membantu menata ruang arsip

 

V. STAF KEPANITERAAN HUKUM

URAIAN TUGAS

  1. Pelayanan meja PTSP Kepaniteraan Hukum
  2. Operator Aplikasi PTSP+
  3. Membuat laporan 1 Bulanan
  4. Menerima berkas perkara Pidana dan Perdata incracht
  5. Menata ruang arsip
  6. Penanggung Jawab Register :
  • Register Surat Masuk disposisi ke Bagian Hukum

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IKM
  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan