logo web ptmks

 

    
Thu27Aug2020

Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan

STRUKTUR PEMBAGIAN TUGAS PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

I. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

URAIAN TUGAS :
1.Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
2.Menyusun Rencana Strategis, PKT dan RKT
3.Menyusun LKJIP
4.Menyusun Perjanjian Kinerja Individu
5.Menyusun Laporan Tahunan
6.Menyusun RKAKL dan data dukung sesuai pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif
7.Menyusun dan membuat Revisi DIPA
8.Menyusun Laporan PP 39
9.Bertanggung jawab terhadap keterbukaan informasi, baik sofware website dan aplikasi terkait lainnya, maupun hardware, yaitu server dan jaringan internet
10.Mengawasi terhadap pelaporan keuangan dan barang milik negara

II. STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN


URAIAN TUGAS :
1.Mengelola Sistem Informasi Penelusuran Perkara baik software yaitu aplikasi yang terkait dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara maupun hardware yaitu server dan jaringan.
2.Mengelola user dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
3.Melakukan sinkronisasi data Sistem Informasi Penelusuran Perkara ke Mahkamah Agung.
4.Membuat salinan data (back up) dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
5.Mengelola berita di website.
6.Mengelola user di website.
7.Melakukan sinkronisasi data Sistem Informasi Penelusuran Perkara ke website.
8.Mengelola aplikasi yang berkaitan dengan Sistem Pelaporan Keuangan.
9.Membuat laporan yang berkaitan dengan kinerja Instansi, baik dari kesekretariatan maupun kepaniteraan.
10.Mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja dari satuan kerja.

III. STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

URAIAN TUGAS
1. Melakukan Pengumpulan Informasi Untuk Informasi Update Websites
2. Mengelola Informasi Websites
3. Mengelola Aplikasi e- Monev BAPPENAS
4. Mengelola Aplikasi e- Monev SMART DJA Kemenkeu
5. Melakukan Penanganan Keluhan Perangkat Komputer dan Pendukungnya
6. Melakukan Penanganan Keluhan Jaringan dan SIPP
7. Membantu membuat Laporan Tahunan
8. Membantu revisi Laporan Realisasi anggaran tiap bulan

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IKM
  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan