RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS KASASI (INZAGE) PERKARA PERDATA NOMOR 8/Pdt.G/2025/PN Blk - Pengadilan Negeri Bulukumba

||| JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA | SENIN - KAMIS : 08.30-15.30 WITA | ISTIRAHAT : 12.00-13.00 WITA | JUMAT : 09.00-15.30 WITA | ISTIRAHAT : 11.30-13.00 WITA |||

Sen2Mar2026

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS KASASI (INZAGE) PERKARA PERDATA NOMOR 8/Pdt.G/2025/PN Blk

skd 1

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS KASASI (INZAGE)
(SURAT TERCATAT)

Nomor: 460/PDT/2025/PT MKS
Nomor: 8/Pdt.G/2025/PN Blk

Pengadilan Negeri Bulukumba menyampaikan pemberitahuan secara umum terkait hak untuk mempelajari berkas kasasi dalam perkara perdata:

Pemohon Kasasi: Hj. Haniah Binti Ballo Sattu
Termohon Kasasi: St. Munahara, Dkk., termasuk Termohon Kasasi III atas nama Saida (keberadaan tidak diketahui).

Termohon Kasasi III diberikan kesempatan untuk datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pemberitahuan ini diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Bupati Bulukumba, website resmi, dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Bulukumba agar diketahui oleh yang bersangkutan.

Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan Termohon Kasasi, agar menyampaikan pemberitahuan ini kepada yang bersangkutan.

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Prosedur Permohonan Informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Syarat tata cara pengaduan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Informasi mengenai prosedur pengajuan izin melakukan melakukan peneltian dan riset / permohonan izin penelitian pada Pengadilan Negeri Bulukumba

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Standar Pelayanan di Pengadilan Negeri Bulukumba mencakup Dasar Hukum, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu, Biaya atau Tarif dan Produk Pelayanan