logo web ptmks

 

    
Tue29Sep2020

Rapat Dinas Revitalisasi Website PN Bulukumba Tahun 2020

skd 1

Pada Hari Kamis, 13 Agustus 2020 dipimpin Oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Bapak Panitera dan Bapak Sekretaris.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba menjelaskan bahwasanya website merupakan parameter penilaian eksternal yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas dan jendela virtual yang tidak boleh out of date tetapi harus up to date. Kegiatan yang dapat didokumentasikan baik itu fisik maupun non fisik semisal sosialisasi gugatan sederhana, eraterang, e-tilang, rapat dinas bulanan, kerja bakti dan yang lainnya.

Penilaian ZI akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2020 dengan standar website badilum sesuai SK KMA No.144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selanjutnya Bapak KPN Bulukumba menjelaskan perihal PPID yang dilaksanakan oleh Panitera dan Sekretaris dengan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Tim Pengelola Website, Humas dan Pengawas PTSP saling berkoordinasi terkait informasi yang keluar dari PN Bulukumba, apa yang dilakukan bukanlah informasi yang dikecualikan mengingat paradigma telah berubah bahwasanya sekarang semuanya dibuka kecuali yang dikecualikan/ditutup, website harus up to date dan direvitalisasi.

Contoh yang relevan misalnya pelayanan publik, istilah ‘one click access’ seperti pada gugatan sederhana, sekali klik akan muncul seluruh gugatan dan alurnya. Dalam rangka revitalisasi web pada PN Bulukumba diharapkan sumbangsih saran yang konstruktif. Seluruh anggota Tim diharapkan memberikan poin usulan materi yang akan diupload dengan metode perbandingan modifikasi web dari PN lain semisal PN Tanjung Karang, atau PN Bantul. Humas / Jubir dapat menyampaikan informasi/berita via website dengan penjelasan sisi positif dan negatif, dapat ditambahkan kolom masukan dan saran pada bagian bawah web.

 

Evaluasi Implementasi SIPP Badilum

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Posbakum
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Read More
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Read More
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Read More

Pencarian

Hasil Survey IKM dan IPK

  • IKM
  • IPK
  • 1
  • 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Ketua
  • Panitera
  • Sekretaris
  • Hakim 1
  • Hakim 2
  • Hakim 3
  • Hakim 4
  • Hakim 5
  • Hakim 6
  • Panmud Pidana
  • Panmud Hukum
  • Kasum PTIP
  • Kasub Ortala
  • Kasub Umum
  • PP1
  • PP2
  • PP3
  • PP4
  • PP5
  • PP6
  • JS1
  • JS2
  • JSP
  • STAF1
  • STAF2
  • STAF3
  • STAF4
  • STAF5
  • H1
  • H7
  • H10
  • H9
  • H8
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5
  • H6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • Role Model
  • Agen
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Survey IKM & IPK Online


survei ikmsurvei korupsi

Info Kegiatan

Pengumuman

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan