BULUKUMBA — Perkembangan teknologi digital kini turut membawa perubahan dalam pelayanan peradilan. Salah satunya melalui e-Litigasi, yaitu layanan persidangan secara elektronik yang memungkinkan proses penyampaian dokumen persidangan dilakukan secara digital melalui sistem yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagi masyarakat yang sedang menghadapi perkara di pengadilan, istilah persidangan elektronik mungkin masih terdengar asing. Padahal, melalui layanan ini, sejumlah tahapan persidangan dapat dilakukan secara elektronik sehingga proses administrasi menjadi lebih praktis dan efisien.

Lalu, apa sebenarnya e-Litigasi, bagaimana cara kerjanya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat?

Apa Itu e-Litigasi?

Secara sederhana, e-Litigasi adalah pelaksanaan tahapan persidangan tertentu melalui sarana elektronik. Layanan ini merupakan bagian dari sistem peradilan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam perkara yang memenuhi ketentuan, para pihak dapat menyampaikan dokumen persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, melalui sistem elektronik sesuai jadwal dan arahan pengadilan.

Dengan demikian, persidangan tidak selalu mengharuskan setiap dokumen diserahkan secara langsung dalam bentuk kertas. Namun, bukan berarti seluruh proses persidangan pasti dapat dilakukan tanpa datang ke pengadilan. Pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan, jenis perkara, serta penetapan atau arahan hakim.

Bagaimana e-Litigasi Bekerja?

Agar lebih mudah dipahami, bayangkan seseorang sedang menghadapi perkara perdata di pengadilan. Dalam proses persidangan biasa, penyampaian dokumen dapat memerlukan persiapan berkas fisik dan kehadiran sesuai tahapan yang dijadwalkan.

Melalui e-Litigasi, tahapan tertentu dapat dilakukan secara elektronik. Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Para pihak mengikuti proses persidangan sesuai ketentuan

Sebelum persidangan elektronik dilaksanakan, perkara harus mengikuti prosedur yang berlaku. Para pihak atau kuasa hukumnya perlu memastikan bahwa penggunaan layanan elektronik telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan pengadilan.

2. Dokumen persidangan disampaikan secara elektronik

Dalam tahapan yang telah ditentukan, para pihak dapat mengunggah dokumen persidangan melalui sistem elektronik. Dokumen tersebut harus disiapkan dengan benar dan disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

3. Para pihak mengikuti jadwal persidangan

Meskipun dokumen disampaikan secara digital, para pihak tetap wajib memperhatikan jadwal, tenggat waktu, dan arahan hakim. Penggunaan teknologi tidak menghilangkan kewajiban untuk mengikuti proses hukum dengan sungguh-sungguh.

4. Pemeriksaan perkara berlanjut sesuai hukum acara

Setelah tahapan penyampaian dokumen selesai, pemeriksaan perkara berlanjut sesuai hukum acara yang berlaku. Pemeriksaan alat bukti, saksi, atau tahapan lain tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan arahan pengadilan. Tidak semua tahapan otomatis dilakukan secara daring.

Apa Manfaat e-Litigasi bagi Masyarakat?

Penerapan e-Litigasi memberikan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan oleh para pihak dalam perkara.

Menghemat waktu dan tenaga

Penyampaian dokumen secara elektronik dapat mengurangi kebutuhan untuk datang ke pengadilan hanya untuk menyerahkan dokumen pada tahapan yang telah difasilitasi secara digital.

Mengurangi penggunaan dokumen fisik

Dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik membantu mengurangi ketergantungan pada berkas kertas dalam tahapan persidangan yang menggunakan layanan tersebut.

Membantu para pihak memantau proses persidangan

Sistem elektronik mendukung pengelolaan dokumen dan jadwal persidangan. Para pihak tetap perlu memeriksa informasi dan pemberitahuan resmi agar tidak melewatkan tenggat waktu.

Mendukung pelayanan peradilan yang lebih efisien

Pemanfaatan teknologi informasi membantu pengadilan mengelola administrasi persidangan secara lebih terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah Masyarakat Harus Pandai Menggunakan Teknologi?

Tidak harus menjadi ahli teknologi untuk memahami e-Litigasi. Hal yang paling penting adalah mengetahui prosedur, mengikuti petunjuk penggunaan sistem, serta memastikan dokumen yang disampaikan sesuai dengan persyaratan.

Bagi masyarakat yang menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum, koordinasi dengan kuasa hukum menjadi penting agar setiap dokumen dan tahapan persidangan ditangani sesuai jadwal.

Sementara itu, masyarakat yang berperkara tanpa kuasa hukum perlu memahami mekanisme yang berlaku bagi dirinya dan dapat mencari informasi melalui kanal resmi pengadilan apabila membutuhkan penjelasan mengenai prosedur.

Pengguna juga perlu menjaga kerahasiaan akun dan kata sandi, memastikan dokumen yang diunggah benar, serta tidak menunda penyampaian dokumen hingga melewati tenggat waktu.

Apakah e-Litigasi Berarti Tidak Perlu Datang ke Pengadilan?

Tidak selalu. Ini merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat.

e-Litigasi memfasilitasi tahapan persidangan tertentu secara elektronik, tetapi tidak berarti semua perkara dan semua tahapan dapat dilaksanakan sepenuhnya dari rumah. Kehadiran langsung masih dapat diperlukan, misalnya untuk tahapan pemeriksaan tertentu, pembuktian, atau kegiatan lain berdasarkan ketentuan dan arahan hakim.

Karena itu, para pihak tetap harus mengikuti panggilan, jadwal, dan instruksi resmi dari pengadilan. Informasi mengenai pelaksanaan persidangan sebaiknya dikonfirmasi melalui kanal resmi pengadilan yang menangani perkara.

e-Litigasi dan Upaya Mewujudkan Peradilan Modern

Digitalisasi persidangan bukan sekadar memindahkan dokumen kertas ke layar komputer. Lebih dari itu, pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membantu mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih mudah diakses, tertib, dan efisien.

Melalui e-Litigasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan dengan tetap memperhatikan hukum acara, hak para pihak, dan prinsip peradilan yang adil.

Pengadilan Negeri Bulukumba mengajak masyarakat untuk semakin mengenal layanan peradilan elektronik dan memanfaatkan informasi resmi yang tersedia. Pemahaman terhadap prosedur persidangan dapat membantu masyarakat menjalani proses hukum dengan lebih siap dan mengetahui hak serta kewajibannya.

Pada akhirnya, teknologi hanyalah sarana. Tujuan utamanya tetap sama: membantu penyelenggaraan peradilan yang tertib, memberikan kepastian hukum, dan melayani masyarakat pencari keadilan.

Dasar hukum: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Sumber informasi: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Bulukumba.