Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) - Pengadilan Negeri Bulukumba

||| JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA | SENIN - KAMIS : 08.30-15.30 WITA | ISTIRAHAT : 12.00-13.00 WITA | JUMAT : 09.00-15.30 WITA | ISTIRAHAT : 11.30-13.00 WITA |||

Kam31Jul2025

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

skd 1

Bulukumba, 31 Juli 2025

Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Bulukumba. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu Isnawanti, S.H., selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan layanan bantuan hukum di pengadilan. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari lembaga penyedia layanan Posbakum, staf bagian pelayanan, serta unsur kepaniteraan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas, kualitas, dan kepatuhan layanan Posbakum terhadap standar operasional prosedur dan peraturan Mahkamah Agung. Fokus evaluasi meliputi pelayanan konsultasi hukum gratis, bantuan dalam penyusunan dokumen hukum, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum.

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Prosedur Permohonan Informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba

Syarat tata cara pengaduan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Informasi mengenai prosedur pengajuan izin melakukan melakukan peneltian dan riset / permohonan izin penelitian pada Pengadilan Negeri Bulukumba

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba

Standar Pelayanan di Pengadilan Negeri Bulukumba mencakup Dasar Hukum, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu, Biaya atau Tarif dan Produk Pelayanan